Rekening Diblokir! Ini Langkah PPATK Yang Bikin Heboh Nasabah

Rekening Diblokir! Ini Langkah PPATK Yang Bikin Heboh Nasabah

Rekening Bank Diblokir Oleh Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Apa Sebenarnya Motif Dari Kebijakan Kontroversioal Ini. Langkah drastis ini di sebut sebagai bagian dari strategi penanggulangan tindak pidana keuangan, namun juga menimbulkan kepanikan dan kebingungan di kalangan nasabah. Dalam keterangannya, PPATK menyebut pemblokiran di lakukan terhadap Rekening dormant, yaitu rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu bahkan hingga lima tahun dan di duga memiliki potensi di manfaatkan untuk aktivitas mencurigakan, seperti pencucian uang, judi online, hingga penggunaan oleh pihak ketiga alias nominee.

Namun yang membuat publik geram adalah minimnya sosialisasi sebelum langkah itu di jalankan. Banyak pemilik rekening yang mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan sebelumnya, dan baru menyadari ketika mencoba mengakses rekeningnya dan menemui bahwa dana tak bisa ditarik. Menurut PPATK, pemblokiran ini merupakan bentuk preventif untuk melindungi sistem keuangan nasional. Kepala PPATK menyebut, akun-akun dormant yang tidak diverifikasi ulang rentan di gunakan oleh sindikat kejahatan, termasuk jaringan judi online yang tengah marak. “Ini bukan pemblokiran permanen. Pemilik tetap bisa mengakses dana mereka setelah melakukan verifikasi ulang melalui bank,” ujar Kepala PPATK dalam konferensi pers, menanggapi kritik keras dari masyarakat dan akademisi.

Langkah ini di klaim berhasil menurunkan aliran dana ke judi online hingga 70% dalam waktu singkat, tetapi di sisi lain menuai sorotan karena di anggap melanggar hak konsumen dan menciptakan kepanikan publik. Ekonom dari berbagai institusi menilai pemblokiran ini sebagai langkah tergesa-gesa. Direktur Celios, Nailul Huda, menyebut kebijakan ini “merugikan nasabah kecil” dan cenderung menggeneralisasi potensi pelanggaran. Sementara dari UGM, pengamat keuangan Eddy Junarsin menegaskan bahwa rekening tidak aktif bukan berarti Rekening kriminal. Akibat riuhnya kontroversi, Presiden Prabowo Subianto langsung memanggil Kepala PPATK dan Gubernur BI ke Istana Negara pada 30 Juli 2025.

Mayoritas Warganet Mengaku Terkejut Dan Panik

Langkah kontroversial PPATK yang memblokir lebih dari 31 juta rekening bank dengan status dormant telah mengundang reaksi keras dari publik, khususnya di media sosial. Dalam waktu singkat, tagar seperti #RekeningDiblokir dan #PPATK langsung menjadi trending topic di platform X (sebelumnya Twitter) dan Instagram. Mayoritas Warganet Mengaku Terkejut Dan Panik, terutama karena minimnya sosialisasi sebelum kebijakan di berlakukan. Beberapa mengungkapkan bahwa rekening yang di blokir adalah rekening gaji lama, tabungan anak, atau rekening warisan keluarga yang memang tidak di gunakan secara aktif tetapi tetap menyimpan dana penting.

“Saya baru tahu rekening saya di blokir waktu mau transfer uang sekolah anak. Nggak ada pemberitahuan apa-apa! Ini kacau sih,” tulis akun @Ardi_Nugroho di platform X. Kritik keras juga datang dari kalangan profesional muda dan pelaku usaha kecil yang merasa terganggu aktivitas keuangannya. Mereka menilai bahwa pemblokiran massal tanpa pemberitahuan adalah bentuk pelanggaran terhadap hak atas informasi dan akses keuangan pribadi. Di sisi lain, sebagian warganet menyuarakan dukungan terhadap langkah PPATK. Mereka memuji tindakan tersebut sebagai bentuk nyata perang terhadap judi online dan pencucian uang yang selama ini di nilai tak tersentuh. “Saya dukung PPATK kalau tujuannya memberantas judi online. Tapi tolong jangan asal blokir. Kami rakyat kecil cuma numpang nabung kok,” tulis akun @Rina_Hakim.

Tak sedikit pula yang mempertanyakan kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran. Beberapa influencer hukum dan keuangan menyebut langkah ini perlu pengawasan ketat dari lembaga pengatur seperti OJK dan BI, agar tidak menjadi preseden buruk bagi perlindungan konsumen di masa depan. “PPATK bukan bank, bukan OJK, bukan BI. Kenapa bisa seenaknya blokir rekening? Ini perlu di uji UU-nya,” tulis akun pengamat @LegalWatchID.

PPATK Menjelaskan Bahwa Pemblokiran Rekening Ini Bersifat Sementara

Di tengah kehebohan publik mengenai pemblokiran lebih dari 31 juta rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), otoritas keuangan dan pihak perbankan secara serempak mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. “Nasabah tidak perlu panik,” begitu bunyi pernyataan resmi yang disampaikan dalam berbagai forum dan konferensi pers. PPATK Menjelaskan Bahwa Pemblokiran Rekening Ini Bersifat Sementara dan hanya berlaku pada rekening yang sudah lama tidak digunakan serta tidak memiliki verifikasi ulang oleh pemiliknya. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak tak bertanggung jawab, seperti pelaku judi online, penipuan, maupun pencucian uang. Meski demikian, dana yang ada tidak hangus, tidak di sita, dan tetap menjadi hak penuh nasabah.

Bank Indonesia (BI) juga menegaskan bahwa akses terhadap dana yang di blokir bisa di pulihkan sepenuhnya asalkan nasabah melakukan proses verifikasi data dan identitas sesuai ketentuan. Verifikasi ini dapat di lakukan langsung di bank tempat rekening di buka, dengan membawa identitas resmi seperti KTP dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini di klaim cepat dan tanpa biaya tambahan. “Kebijakan ini bukan untuk menghukum nasabah, melainkan untuk melindungi mereka dari potensi penyalahgunaan.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar masyarakat tidak terpancing isu hoaks atau penipuan berkedok aktivasi rekening. Seiring meningkatnya keresahan, muncul pula modus penipuan baru yang mengaku sebagai petugas bank atau PPATK. Lalu meminta data pribadi nasabah lewat pesan singkat atau email palsu. “Jangan klik tautan mencurigakan dan jangan bagikan OTP atau PIN ATM Anda kepada siapa pun,” tegas OJK melalui media sosial resminya.

Pertemuan Tertutup Yang Berlangsung Selama Lebih Dari Satu Jam Itu Membahas Sejumlah Poin Penting

Ramainya polemik pemblokiran jutaan rekening dormant oleh PPATK tak luput dari perhatian Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Merespons gejolak di tengah masyarakat dan derasnya kritik publik, Presiden memanggil langsung Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ke Istana Negara pada Selasa, 30 Juli 2025. Pertemuan Tertutup Yang Berlangsung Selama Lebih Dari Satu Jam Itu Membahas Sejumlah Poin Penting. Mulai dari urgensi penguatan pengawasan transaksi keuangan. Hingga dampak sosial dari implementasi kebijakan pemblokiran rekening yang di nilai kurang tersosialisasi dengan baik.

Menurut sumber internal istana, Presiden Prabowo menyatakan bahwa tujuan memberantas tindak kejahatan keuangan harus tetap sejalan. Dengan perlindungan terhadap hak dasar masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap tabungan dan layanan perbankan. Prabowo di sebut menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyentuh kepentingan publik luas harus di landasi oleh prinsip keadilan dan transparansi.

“Presiden memahami niat baik PPATK dalam mencegah penyalahgunaan rekening untuk ju di online atau pencucian uang. Namun beliau juga mengingatkan bahwa masyarakat kecil tidak boleh jadi korban kebijakan sepihak. Ujar salah satu staf Kepresidenan yang enggan di sebut namanya. Dalam pertemuan tersebut. Prabowo juga meminta agar PPATK meningkatkan komunikasi publik, memperbaiki mekanisme verifikasi rekening dormant. Serta bekerja sama lebih erat dengan OJK dan BI dalam menyusun prosedur yang lebih manusiawi dan informatif. Pihak Istana turut mendorong agar bank-bank nasional. Dan swasta segera membuka layanan pengaduan khusus bagi nasabah terdampak, sekaligus mempercepat proses aktivasi rekening dengan pengawasan regulator Rekening.