Ribuan Massa Kepung DPR RI, Aksi Damai Kini Berujung Ricuh

Ribuan Massa Yang Terdiri Dari Mahasiswa, Aktivis, Hingga Elemen Masyarakat Sipil Menggelar Aksi Demonstrasi Besar-Besaran Di Gedung DPR RI. Aksi yang pada awalnya berlangsung damai dengan orasi, nyanyian, serta pengibaran spanduk bertuliskan kritik terhadap wakil rakyat, berakhir ricuh setelah terjadi gesekan antara demonstran dan aparat keamanan. Sejak pagi, massa sudah memadati area sekitar DPR. Mereka membawa berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan, di antaranya menolak kenaikan tunjangan anggota DPR, mendesak transparansi gaji pejabat, serta menuntut kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat kecil. Beberapa kelompok aksi juga menyuarakan tagar #BubarkanDPR, yang belakangan ramai di media sosial sebagai bentuk protes terhadap gaya hidup mewah para pejabat.

Polisi yang mengantisipasi gelombang massa telah menyiapkan barikade beton setinggi hampir dua meter, pagar kawat berduri, hingga menyiagakan lebih dari seribu personel gabungan TNI-Polri. Rekayasa lalu lintas pun di berlakukan di sejumlah titik sekitar Senayan, sehingga pengguna jalan di arahkan untuk mencari rute alternatif Ribuan.

Situasi sempat berjalan tertib. Orasi mahasiswa di lakukan dari atas mobil komando, sementara sebagian peserta aksi duduk di jalan sambil menyanyikan lagu “Tanah Air Beta” sebagai simbol kecintaan terhadap negeri. Namun, sekitar siang hari, kondisi mulai memanas. Dorong-dorongan antara demonstran dan aparat di depan pintu utama DPR tak terhindarkan.

Kericuhan pecah ketika sebagian massa melemparkan botol dan petasan ke arah aparat. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan kerumunan. Beberapa kendaraan bermotor di sekitar lokasi di laporkan terbakar, sementara pos satpam DPR mengalami kerusakan. Hingga sore hari, situasi berangsur terkendali meski masih ada kelompok kecil massa yang bertahan di sekitar kawasan DPR Ribuan.

Bahwa Polisi Menghormati Hak Masyarakat

Demonstrasi ribuan massa di depan Gedung DPR RI, Senin (25/8/2025), yang berujung ricuh memaksa aparat keamanan mengambil langkah tegas di lapangan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan bahwa sejak awal pihaknya telah menyiapkan skema pengamanan agar aksi bisa berlangsung tertib tanpa mengganggu ketertiban umum. Namun, kericuhan yang terjadi membuat aparat terpaksa menggunakan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa yang di nilai bertindak anarkis.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, dalam konferensi pers sore hari menegaskan Bahwa Polisi Menghormati Hak Masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. “Kami dari kepolisian tidak pernah menghalangi aspirasi rakyat. Namun, semua aksi harus di lakukan dalam koridor hukum. Begitu ada tindakan anarkis, pelemparan benda berbahaya, hingga pembakaran kendaraan, kami wajib bertindak untuk menjaga keamanan,” ujarnya.

Menurut Sandi, kepolisian menurunkan sekitar 1.250 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan unsur pemerintah daerah. Langkah-langkah preventif telah di lakukan, termasuk membangun barikade beton, pagar kawat berduri, serta imbauan rute alternatif bagi masyarakat umum. Namun, situasi sempat tidak terkendali ketika sebagian massa memaksa mendekat ke gerbang utama DPR.

Polisi juga membantah tudingan sebagian warganet yang menilai tindakan aparat terlalu keras. Menurut mereka, penggunaan gas air mata dan water cannon adalah prosedur standar internasional untuk membubarkan massa yang di nilai membahayakan. “Kami sudah memberikan imbauan berulang kali agar massa tetap tertib. Sayangnya, ada provokasi di lapangan yang memicu kerusuhan. Tindakan tegas di ambil demi keselamatan semua pihak, termasuk para demonstran itu sendiri,” tambah Sandi. Selain itu, kepolisian berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh terkait adanya insiden kerusakan fasilitas publik, termasuk pembakaran motor dan pos keamanan.

Banyak Warganet Memberikan Dukungan Penuh Kepada Para Ribuan Demonstran

Aksi demonstrasi ribuan massa yang mengepung Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) tidak hanya menjadi sorotan media arus utama, tetapi juga mendominasi percakapan warganet di berbagai platform media sosial. Tagar #BubarkanDPR, #RakyatMelawan, hingga #SaveIndonesia ramai bergema di X (Twitter), Instagram, hingga TikTok, menandakan betapa kuatnya perhatian publik terhadap peristiwa tersebut.

Banyak Warganet Memberikan Dukungan Penuh Kepada Para Ribuan Demonstran. Mereka menilai aksi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang di anggap tidak masuk akal, terutama soal kenaikan tunjangan anggota DPR. “Kalau rakyat makin susah, tapi DPR justru minta tunjangan naik, wajar kalau masyarakat marah. Terima kasih mahasiswa sudah turun jalan,” tulis seorang pengguna X yang mendapatkan ribuan tanda suka.

Selain dukungan, muncul pula narasi bahwa aksi tersebut adalah simbol kebangkitan kesadaran publik. Sejumlah akun menyebut bahwa gerakan massa kali ini berbeda dengan sebelumnya karena berhasil menyatukan mahasiswa, buruh, hingga masyarakat umum. Menurut mereka, hal ini menjadi bukti bahwa isu kesejahteraan rakyat dapat menyatukan berbagai elemen bangsa.

Namun, tidak sedikit pula warganet yang menyuarakan kekhawatiran atas kericuhan yang sempat terjadi. Beredarnya video bentrokan, asap gas air mata, hingga kendaraan terbakar memunculkan perdebatan. Beberapa akun menilai tindakan aparat terlalu represif, sementara yang lain mengingatkan bahwa aksi anarkis bisa mencederai tujuan utama demonstrasi. “Sayang sekali, aksi damai jadi ricuh. Seharusnya aspirasi di sampaikan tanpa merusak fasilitas umum,” tulis seorang pengguna Instagram dalam kolom komentar berita daring. Di sisi lain, warganet juga ramai-ramai mengkritik DPR dan pemerintah. Banyak komentar bernada sinis yang menyebut wakil rakyat tidak lagi peduli pada rakyatnya.

Isu Pemicu Utamanya Adalah Kenaikan Tunjangan Anggota DPR

Demonstrasi besar-besaran yang mengepung Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) bukanlah aksi yang muncul tiba-tiba. Aksi ini lahir dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan dan sikap wakil rakyat yang di nilai semakin jauh dari kepentingan masyarakat. Isu Pemicu Utamanya Adalah Kenaikan Tunjangan Anggota DPR, sebuah kebijakan yang di anggap tidak sensitif di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian terjepit.

Sejak awal tahun, publik telah mengeluhkan ketimpangan gaya hidup pejabat dengan realitas masyarakat. Data inflasi dan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik membuat kehidupan kelas menengah ke bawah kian sulit. Di sisi lain, DPR justru menyetujui anggaran baru yang mengakomodasi kenaikan tunjangan dan fasilitas mewah bagi para anggotanya. Bagi banyak orang, keputusan itu terasa ironis: rakyat di minta berhemat, sementara elit politik hidup nyaman.

Selain isu tunjangan, demo ini juga di dorong oleh ketidakpuasan atas transparansi kinerja DPR. Sejumlah kalangan menilai bahwa DPR gagal menghadirkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap pemerintah. Kritik tajam bermunculan karena rapat-rapat dewan kerap di anggap sekadar formalitas, sementara kebijakan yang di lahirkan jarang berpihak pada rakyat kecil.

Tak kalah penting, ada pula sentimen sosial dan politik yang menyulut kemarahan publik. Media sosial sejak pekan lalu di penuhi dengan diskusi mengenai gaya hidup anggota DPR. Mulai dari mobil mewah, perjalanan dinas ke luar negeri, hingga potret konsumsi barang-barang luks. Fenomena ini semakin memperlebar jarak antara wakil rakyat dan konstituennya. Tidak heran jika tagar seperti #BubarkanDPR atau #RakyatMelawan menjadi trending di dunia maya. Lalu bertransformasi menjadi aksi nyata di jalanan Ribuan.